Umum

Daftar Besaran Gaji PNS Tahun 2019

Presiden Jokowi pada tahun 2013 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil bahwa gaji PNS tahun 2019 mengalami kenaikan. Kenaikan gaji ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan daya guna para pegawai negeri sipil. Pendapatan yang diperoleh PNS tentunya membuat setiap orang tergiur. Oleh karena itu, setiap kali pembukaan tes CPNS digelar, peminatnya pasti sangat banyak. Mereka berlomba-lomba mengerjakan soal demi menjadi abdi negara. Lalu berapa besaran gaji PNS tahun 2019 yang mengalami kenaikan tersebut? Berikut ulasan lengkapnya untuk Anda.

Gaji pokok terkecil PNS tahun 2019 berkisar mulai dari Rp 1.560.800 sampai Rp 5.901.000. Kisaran tersebut memang terbilang kecil, namun PNS memiliki tujuan beraneka ragam dengan nominal yang sangat besar. Gaji PNS tahun 2019 mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Besaran ini sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Dikutip dari Setkab RI, besaran gaji PNS dari berbagai golongan , antara lain:

Baca juga : Menteri BUMN

Besaran Gaji PNS dari Berbagai Golongan

Daftar Besaran Gaji PNS Tahun 2019
Besaran Gaji PNS dari Berbagai Golongan

Golongan I

Golongan IA : Rp 1.560.800 (masa kerja 0 tahun) – Rp 2.335.800 (masa kerja 26 tahun)
Golongan IB : Rp 1.704.500 (3 tahun) – Rp 2.474.900 (27 tahun)
Golongan IC : Rp 1.776.600 (3 tahun) – Rp 2.557.500 (27 tahun)
Golongan ID : Rp 1.851.800 (3 tahun) – Rp 2.686.500 (27 tahun)

Golongan II

Golongan IIA : Rp 2.022.200 (masa kerja 0 tahun) – Rp 3.373.600 (masa kerja 33 tahun)
Golongan IIB : Rp 2.208.400 (3 tahun) – Rp 3.516.300 (33 tahun)
Golongan IIC : Rp 2.301.800 (3 tahun) – Rp 3.665.000 (33 tahun)
Golongan IID : Rp 2.399.200 (3 tahun) – Rp 3.820.000 (33 tahun)

Golongan III

Golongan IIIA : Rp 2.579.400 (masa kerja 0 tahun) – Rp 4.236.400 (masa kerja 32 tahun)
Golongan IIIB : Rp 2.688.500 (0 tahun) – Rp 4.415.600 (32 tahun)
Golongan IIIC : Rp 2.802. 300 (0 tahun) – Rp 4.602.400 (32 tahun)
Golongan IIID : Rp 2.920.800 (0 tahun) – Rp 4.797.000 (32 tahun)

Golongan IV

Golongan IVA : Rp 3.044.300 (masa kerja 0 tahun) – Rp 5.000.000 (masa kerja 32 tahun)
Golongan IVB : Rp 3.173.100 (0 tahun) – Rp 5.211.500 (32 tahun)
Golongan IVC : Rp 3.307.300 (0 tahun) – Rp 5.431.900 (32 tahun)
Golongan IVD : Rp 3.447.200 (0 tahun) – Rp 5.661.700 (32 tahun)
Golongan IVE : Rp 3.593.100 (0 tahun) – Rp 5.901.200  (32 tahun)

Mungkin jika dibandingkan dengan gaji seorang karyawan swasta, gaji pokok mereka memang sangat kecil, namun jangan salah, jika tunjangan para abdi negara sangatlah banyak.

Baca juga : Menteri Sosial

Tunjangan Kerja PNS

Tunjangan Kerja PNS
Tunjangan Kerja PNS

Seperti yang disinggung sebelumnya, selain gaji pokok, PNS juga mendapatkan beragam tunjangan kinerja. Tidak ada nilai atau besaran pasti mengenai tunjangan kinerja tersebut, tetapi disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai atau instansi terkait. Besaran tunjangan kinerja dipengaruhi oleh kehadiran, capaian kinerja, dan kedisiplinan para pegawai. Apabila salah satu faktor tersebut tidak memuaskan, maka bisa jadi tunjangan kinerjanya menurun. Berdasarkan Perpres 156/2014, tunjangan kinerja tertinggi adalah pada pegawai di Kementerian Keuangan dengan masa kerja 27 tahun sebesar Rp 46,95 juta. Sedangkan, tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Pertanian, dan Perdagangan sebesar Rp 33,2 juta dan jabatan terendahnya memperoleh Rp 2,53 juta.

Baca juga : Menteri Keuangan

Uang Makan dan Uang Dinas PNS

Uang Makan dan Uang Dinas PNS

Gaji PNS tak hanya pada tunjangan kinerja saja, namun juga pada uang makan dan uang dinas, yaitu:

Uang Makan

Landasan hukum PNS dalam pemberian uang makan tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran pegawai selama sebulan. Tetapi, uang makan tidak diberikan saat pegawai tidak masuk kerja, dinas ke luar kota, cuti, sedang tugas belajar, atau dikirim ke instansi diluar pemerintahan. Besaran uang makan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 oleh Menteri Keuangan tanggal 29 Maret 2018. Besaran uang makan tersebut adalah:
Golongan I = Rp 35.000
Golongan II = Rp 35.000
Golongan III = Rp 37.000
Golongan IV = Rp 41.000

Uang Dinas

Saat melakukan perjalanan dinas, PNS memiliki ongkos atau biasa disebut dengan uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.02/2008 pasal 5, biaya perjalanan meliputi uang makan, uang saku, uang transportasi lokal, biaya transportasi pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan biaya sewa kendaraan dalam kota.

Baca juga : Mendikbud

Tunjangan Jabatan PNS

Tunjangan Jabatan PNS
Tunjangan Jabatan PNS

Pemberian tunjangan telah diatur dalam Undang-Undang dimana yang berhak memberikan dan menentukan besarannya adalah Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural juga telah diatur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahwa tunjangan ini hanya berhak diterima oleh pegawai negeri sipil yang diangkat di jabatan struktural atau mereka yang berada di golongan eselon V-I. Besarannya antara lain:
Eselon IA = Rp 5.500.000
Eselon IB = Rp 4.375.000
Eselon IIA = Rp3.250.000
Eselon IIB = Rp 2.025.000
Eselon IIIA = Rp1.260.000
Eselon IIIB = Rp 980.000
Eselon IVA = Rp 540.000
Eselon IVB = Rp 490.000
Eselon VA = Rp 360.000
Sedangkan Presiden Jokowi juga sudah memberikan tunjangan jabatan fungsional kepada PNS di Bea Cukai ataupun PNS yang berada sebagai analis APBN.

Tunjangan Suami Istri

Tunjangan Suami Istri
Tunjangan Suami Istri

Negara tidak akan membiarkan abdi negara untuk terus bekerja pada negara tanpa mendapatkan banyak jaminan kesejahteraan bagi keluarganya. Sebab di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dicantumkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak mendapatkan gaji layak sesuai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tunjangan keluarga termasuk tunjangan suami atau istri masuk dalam daftar gaji PNS. Besaran tunjangan suami/istri yang sudah diatur dan tercantum dalam pasal 16 PP Nomor 7 Tahun 1977 disebutkan bahwa PNS yang telah memilki istri/suami berhak memperoleh tunjangan sebesar 5 persen  dari gaji pokoknya. Namun, apabila keduanya bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada pihak yang memiliki gaji pokok lebih tinggi diantara keduanya.

Baca juga : Menkumham

Tunjangan Anak

Tunjangan Anak

Tunjangan Anak juga tercantum dalam pasal 16 PP Nomor 7 Tahun 1977. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PNS berhak mendapatkan tunjangan anak kandung maupun anak angkat. Besaran tunjangannya adalah 2 persen dari gaji untuk setiap anak termasuk juga satu anak angkat. Syarat dan ketentuan pemberian tunjangan anak adalah anak tersebut berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak memilki penghasilan sendiri, serta benar-benar menjadi tanggungan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Demikian ulasan lengkap gaji PNS beserta tunjangannya. Semoga artikel ini bermanfaat.

Tags
Show More

Tahu Kau

Tahukau blog ini tercipta dikarenakan seseorang yang memberikan inpirasi penuh dengan sebuah informasi dan ilmu yang baik. Dan mengajarkan dari hal mental terlebih dahulu. Sehingga Blog Ini Tercipta menjadi www.tahukau.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close