Kesehatan

Asosiasi Dokter Protes Pengangkatan Anggota KKI

Tahukau, – Asosiasi dokter protes pengangkatan anggota KKI yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi mendatang.

Menkes Terawan Agus Putranto menyatakan mengenai pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025 yang menuai ragam protes dari asosiasi profesi kedokteran.

Pendapat Terawan, ada alasan mengapa Kemenkes tetap melanjutkan proses seleksi sampai pengangkatan anggota KKI tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 14 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, keanggotaan KKI berjumlah 17 orang.

Ketujuhbelas orang itu terdiri atas unsur organisasi profesi kedokteran, organisasi profesi kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, tokoh masyarakat, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

“Sejak bulan Februari 2019, Kemenkes sudah meminta usulan nama calon anggota KKI masa bakti 2019-2024 beberapa kali kepada pimpinan masing-masing unsur,” ungkap Terawan, dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Rabu (19/8/2020). 

Baca juga: Efek Samping Calon Vaksin Covid-19

Usulan nama tersebut menurutnya sudah disampaikan. Namun, usulan dari masing-masing tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebabnya antara lain, karena tidak adanya surat pernyataan melepaskan jabatan pada saat dilantik menjadi anggota KKI, tidak adanya surat pernyataan pemberhentian sementara dari PNS jika yang diusulkan sebagai seorang PNS, sampai adanya pengusulan satu calon anggota KKI oleh dua unsur.

Karena tidak ada yang memenuhi syarat, maka Kemenkes lalu mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan perpanjangan masa jabatan anggota KKI. “Lalu terbitlah Keppres Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019, dan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019,” jelas Terawan. 

Berdasarkan Keppres, masa jabatan anggota KKI akan diperpanjang selama tiga bulan yang terhitung sejak 27 Mei 2019. Lalu sampai batas waktu perpanjangan tersebut berakhir, anggota KKI yang diusulkan dari masing-masing unsur belum juga memenuhi persyaratan.

Sehingga Menkes kembali mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan perpanjangan. “Atas usulan itu masa bakti anggota KKI periode 2019-2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019 perpanjangan untuk kedua kalinya dilakukan tanpa adanya batas waktu,” jelas Terawan.

Dengan pergantian Menkes dalam Kabinet Indonesia Maju, Terawan tetap melakukan proses penggantian keanggotaan KKI. Pertimbangannya, KKI memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting, seperti melakukan registrasi dokter/dokter gigi dan penetapan standar pendidikan.

Baca juga: Hoax ‘Baju Adat China’ di Uang Rp 75 Ribu

Jika proses pergantian berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan juga pelayanan kesehatan termasuk kesejahteraan dokter dan dokter gigi. “Untuk menyelesaikan persoalan keanggotaan KKI yang tidak ada kunjung penyelesaiannya, dilakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia ,” papar Terawan. 

Menurut ia, aturan tersebut menjelaskan jika dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan:

a. tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

b. jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

c. calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan,

Menteri Kesehatan bisa mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden. “Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2019 itu, diusulkan calon anggota KKI yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur,” ungkap Terawan.

Surat itu ditujukan langsung ke Presiden Joko Widodo dan tertanggal 18 Agustus 2020. Saat dikonfirmasi, Ketua Umum IDI Daeng M. Faqih membenarkan surat tersebut.

“Iya benar,” jelas Daeng saat dihubungi, Rabu (19/8/2020).

Dalam surat tersebut, para ketua asosiasi profesi kesehatan menjelaskan telah menyampaikan usulan anggota KKI secara resmi melalui Kementerian Kesehatan.

Hal itu sesuai pasal 14 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal itu mengatur bahwa Presiden menetapkan keanggotaan KKI atas usul menteri. Nama-nama yang diusulkan oleh menteri harus berdasarkan usulan asosiasi profesi.

Namun kenyataannya, nama-nama anggota KKI yang ditetapkan Presiden lewat Keppres 55/M/2020 tidak sesuai dengan yang sudah diusulkan. “Dengan hormat kami sampaikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Presiden tersebut bukan nama-nama yang diusulkan oleh Asosiasi dan Organisasi Profesi,” bunyi surat itu. 

Tags
Show More

Tahu Kau

Tahukau blog ini tercipta dikarenakan seseorang yang memberikan inpirasi penuh dengan sebuah informasi dan ilmu yang baik. Dan mengajarkan dari hal mental terlebih dahulu. Sehingga Blog Ini Tercipta menjadi www.tahukau.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close