Pendidikan

Apa Itu Pengertian Otonomi Daerah : Tujuan, Prinsip & Contoh

Tahukau.com – Kewenangan daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku disebut otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, “autos” artinya sendiri dan “namos” adalah aturan. Jadi, otonomi daerah merupakan kewenangan mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri oleh suatu daerah. Sementara, menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur berbagai hal pemerintahan sesuai Undang-Undang.

Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah

Agar bisa memahami pengertian otonomi daerah, berikut adalah pengertian otonomi daerah dari beberapa ahli, yakni:

Baca juga : Apa Itu Integritas Nasional ?

Menurut Para Ahli

1. Benyamin Hoesein

Otonomi daerah menurut Benyamin adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di wilayah nasional Negara secara informal menjadi bagian luar pemerintah pusat.

2. Atenng Syariffudin

Otonomi daerah merupakan kebebasan atau kemandirian terbatas yang terwujud sebagai kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

3. F. Sugeng Istianto

Arti otonomi daerah merupakan hak dan wewenang yang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya,

4. Vincent Lemius

Otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan membuat suatu keputusan politik ataupun administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Syarif Saleh

Otonomi daerah menurut Syarif Saleh merupakan hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.

6. Sunarsip

Otonomi daerah menurut Sunarsip adalah wewenang daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat sesuai keinginan sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

7. Philip Mahwood

Menurut Philip, otonomi daerah adalah hak masyarakat dalam mendapatkan perlakukan baik dalam menciptakan ataupun mempertahankan kepentingan masing-masing serta mengawasi kinerja pemerintahan daerah.

8. Widjaja

Otonomi merupakan bentuk desentralisasi pemerintah untuk memenuhi kepentingan negara dengan mewujudkan tujuan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bentuk desentralisasi yakni wewenang pemerintah pusat dalam mengurus wilayahnya sendiri.

Baca juga : Apa Itu Nasionalisme ?

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan pemberian otonomi daerah sejatinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. Beberapa tujuan otonomi daerah, antara lain:

1. Tujuan Politik

Melaksanakan pemberian kewenangan daerah untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Melalui otonomi daerah, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan baik, pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan sarana dan prasarana yang layak.

2. Tujuan Administratif

Tujuan ini berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintah pusat dan daerah seperti manajemen birokrasi dan sumber keuangan. Kewenangan daerah diberikan agar sumber daya alam dapat dikelola dengan efektif dan seluruh warga bisa turut serta menyelenggarakan pemerintahan.

3. Tujuan Ekonomi

Sementara di sisi ekonomi, kewenangan daerah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, daya saing dan kualitas produksi daerah otonom yang memakmurkan masyarakat bisa diterapkan karena adanya otonomi.

Baca juga : Apa Itu Kedaulatan ?

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

  • Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2
  • Ketetapan MPR RI Nomor  XV/MPR/1998 yang berisikan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasioanl yang adil dan perimbangan keuangan pusat hingga daerah dalam NKRI
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 perihal rekomendasi kebijakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah
  • UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
  • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  • UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah (Revisi UU No. 32 Tahun 2004)

Baca juga : Apa Itu Hukum ?

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip yang berada dalam otonomi daerah adalah:

1. Prinsip otonom seluas-luasnya

Daerah otonom bisa mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Akan tetpai, tidak berwenang mengatu politik luar negeri, agama, moneter, peradilan, dan fiskan nasional.

2. Prinsip Otonom Nyata

Daerah otonomi berwenang menjalankan pemerintahan menurut tugas, weweang, dan kewajiban secara nyata. Dimana tugas, wewenang, dan kewajiban mampu berkembang sesuai ciri khas daerah dan segala potensi yang ada.

3. Prinsip Otonom Bertanggung Jawab

Sistem penyelenggaraan daerah otonom harus sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi. Kewenangan diberikan agar daerah bisa berkembang dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Baca juga : Apa Itu Ideologi ?

Asas Otonomi Daerah

Asas Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Adalah pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk menjalankan pemerintah sesuai struktur NKRI dan dasar hukum.

2. Asas Dekosentrasi

Adalah pemberian wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah.

3, Asas Tugas Pembantuan

Adalah pemberian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan tugas dengan biaya, sarana dan prasarana, serta sumbe daya manusia dimana hal tersebut akan dipertanggungjawabkan pada pihak berwenang.

Adapun asas umum penyelenggaraan otonomi daerah dipengaruhi oleh asas-asas berikut ini, diantaranya adalah:

  • Asas Kepastian Hukum adalah asas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan penyelenggaraan kegiatan negara
  • Asas Tertib Penyelenggara adalah asas berdasarkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara
  • Asas Kepentingan Umum adalah asas ksejahteraan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
  • Asas Keterbukaan adalah hak masyarakat menerima informasi yang benar dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara serta melindungi hak asasi pribadi, golongan ataupun rahasia negara
  • Asas Proporsionalitas adalah asas keseimbangan hak dan kewajiban
  • Asas Profesionalitas adalah asas keadilan berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Asas Akuntabilitas adalah asas dimana seluruh kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
  • Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah asas penjaminan terhadap penggunaan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat

Contoh Otonomi Daerah

Contoh Otonomi Daerah

Di bawah ini adalah contoh-contoh otonomi daerah, antara lain:

1. Penetapan upah minimum regional

UMR adalah standar penetapan gaji terendah oleh pemerintah kepada para pengusaha. UMR diatur berdasarkan biaya hidup di setiap daerah. Misalnya saja di Lumajang yang memilik kisaran UMR sebesar 1,9 juta. Di kota tersebut, jumlah 1,9 juta sudah bisa digunakan untuk hidup dengan baik. Hal ini tidak bisa diterapkan sama dengan kota lainnya. Misalnya, di Surabaya, jumlah UMR disana sebesar 4 juta. Aturan UMR tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999 mengenai Upah Minimum.

2. Mengembangkan kurikulum pendidikan

Beberapa mata pelajaran yang bersifat wajib adalah Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah guna mengembangkan mata pelajaran yang diberikan ke pendidikan anak atau yang disebut muatan lokal. Jawa Tengah dan Jawa Timur ada tambahan Bahasa Jawa, Bahasa Sunda diberikan kepada anak-anak Jawa Barat dan seterusnya.

3. Penggunaan APBD

Merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbed antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal ini bergantung pada kebutuhan daerah setiap tahun, alokasi umum, dan alokasi khusus. Pemerintah pusat menyerahkan pengalokasian dana kepada pemerintah daerah asalkan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak disalahgunakan.

Demikian ulasan lengkap mengenai otonomi daerah. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.

Tags
Show More

Tahu Kau

Tahukau blog ini tercipta dikarenakan seseorang yang memberikan inpirasi penuh dengan sebuah informasi dan ilmu yang baik. Dan mengajarkan dari hal mental terlebih dahulu. Sehingga Blog Ini Tercipta menjadi www.tahukau.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close